Sidang Pleno Gunung Raya Bikin Gaduh, Kolom C Hasil Ditemukan Kosong oleh Saksi Parpol

Sidang Pleno Gunung Raya Bikin Gaduh, Kejanggalan Kembali Ditemukan oleh Saksi Parpol

Kembali terjadi kejanggalan Pemilu rapat pleno terbuka Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Pleno Selampaung Kamis, (22/02/2024).

Baca juga: Tony Rosyid: Semua Sepakat Pemilu 2024

Menurut Novan yang juga saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kali ini kejanggalan terjadi di TPS 1 Desa Selampaung. Kronologis kejanggalan terdapat pada C Hasil poin (II) yang mana Data penggunaan surat suara kosong. 

Kesalahan administrasi adalah sebagai alibi PPK Gunung Raya penyebab kosongnya Poin no II pada kolom C Hasil.

Baca juga: George Kuahaty: Eleganisme Politik atau Pilpers Mundur

Setelah melalui perdebatan alot antara saksi dengan PPK, akhirnya dilakukan perbaikan kesalahan oleh PPK.

Anehnya perbaikan kesalahan dinilai tidak berdasar pada aturan. Sebab perbaikan kesalahan yang terjadi di C Hasil berpedoman pada C salinan.(Sony)

Baca juga: Tony Rosyid: Anies dan Fenomena Capres 2024

"Iya, PPK kembali blunder, sebab untuk memperbaiki kesalahan di C hasil mereka (PPK, red) berpedoman pada C Salinan. Seharusnya PPK buka kotak suara untuk dilakukan penghitungan suara ulang, " beber Novan kepada awak media, Jum'at (23/02/2024).

Pada poin nomor II dalam C Hasil, kata Novan, terdapat uraian sebagai berikut:

Baca juga: Ilham Bintang: Pers Jangan Duduk Manis di Tengah Kegaduhan Politik

1. Jumlah surat suara yag diterima termasuk surat suara 2?ri DPT

2.Jumlah surat suara yang digunakan.

Baca juga: Syarif Fasha Lantik Pengurus DPD Partai NasDem Tanjab Barat

3.Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih (karena rusak atau coblos)

4.Jumlah surat suara yang digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan.

Dari uraian diatas, menurut Novan, jelas sangat krusial jika PPK menyelesaikan persoalan tersebut jika beracuan kepada C Salinan yang bisa saja rekayasa.

"Ini sangat rancu, jika PPK beracuan dengan C Salinan, Data murni hasil pemilihan itu adalah C plano atau C Hasil, Yang salinan - salinannya bisa saja data liar, " ungkap Novan menjelaskan.

Kejanggalan lain jelas Novan, PPK melarang untuk mendokumentasikan Kosongnya data di poin nomor II pada C Hasil.

Baca juga: Tony Rosyid: Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

"PPK hanya memperbolehkan mendokumentasi setelah dilakukan pengesahan, " pungkas Novan.

Tertera dalam pasal 3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.